Profil

Dinas Sumber Daya Air, Energi dan MineralĀ  Kabupaten SlemanĀ  dibentuk untuk menangani beberapa urusan antara lain urusan pekerjaan umum (sumber daya air), urusan energi dan sumber daya mineral. Pada mulanya urusan energi dan sumber daya mineral ditangani atau dikelola oleh Dinas Pertambangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Selama pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman, masyarakat umum kurang mengenal dan memahami bahwa yang di tangani selain bidang pertambangan (sumber daya mineral) juga menangani bidang energi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Tingkat II Sleman, urusan sumber daya air dikelola oleh Dinas Pengairan Kabupaten Sleman. Namun, pada saat itu yang ditangani hanya sebatas pengelolaan air irigasi saja.

Pada Tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman terbentuklah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan. Kemudian pada Tahun 2003 berubah nama menjadi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam. Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kelembagaan Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) yang terbentuk pada Tahun 2003 diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan saat itu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini perlu dicermati kembali untuk lebih mengoptimalkan peran lembaga tersebut disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang ada.

Jika dicermati lebih dalam, Bidang Pengairan yang merupakan bagian dari Dinas P3BA sekilas sepertinya hanya menangani/mengelola pembagian air permukaan saja. Namun, tugas yang dilaksanakan lebih pada bagaimana mengelola sumber daya air secara optimal untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan sumber daya air yang terkandung didalamnya. Sedangkan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Jadi cukup jelas disini bahwa yang dikelola selain kegiatan-kegiatan pengairan yang sudah ditangani, juga melaksanakan tugas-tugas yang belum ditangani berkaitan dengan sumber daya air sesuai kewenangan daerah. Agar lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, maka diusulkan kata pengairan diubah menjadi Sumber Daya Air. Hal ini sesuai dengan salah satu nomenklatur yang ada di pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Demikian pula halnya dengan Bidang Pertambangan, penyebutan nama pertambangan menyebabkan masyarakat umum/instansi lain mengira hanya bidang pertambangan saja yang dikelola. Padahal, selain pertambangan, bidan ini juga mengelola energi. Agar lebih mudah dikenal dan memudahkan dalam berkoordinasi dengan instansi/lembaga vertikal maka namanya disesuaikan dan diusulkan untuk diubah menjadi Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga pengusulan nama kelembagaan secara terintegrasi menjadi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral.

Pada akhir Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas P3BA diubah menjadi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral.

Sumber: http://sdaem.slemankab.go.id/profile